Oleh: Aan Frimadona Roza, Pegiat Literasi di Rumah Baca Yussuf Baradatu.
Kenaikan harga Pertamax yang terjadi hari ini kembali menghadirkan kegelisahan di tengah masyarakat. Bagi sebagian kalangan, kenaikan tersebut mungkin hanya dianggap sebagai penyesuaian harga mengikuti mekanisme pasar. Namun bagi masyarakat di daerah, khususnya kalangan menengah ke bawah, setiap kenaikan harga bahan bakar selalu membawa efek berantai yang terasa hingga ke dapur rumah tangga.
Kenaikan Pertamax tidak berdiri sendiri. Pada saat yang sama, masyarakat juga dihadapkan pada persoalan kelangkaan Pertalite di sejumlah wilayah. Kondisi ini menciptakan dilema yang tidak sederhana. Mereka yang selama ini bergantung pada Pertalite kesulitan mendapatkannya, sementara beralih ke Pertamax menjadi pilihan yang memberatkan karena harganya lebih tinggi. Sebagai pegiat literasi yang dekat dengan kehidupan masyarakat akar rumput, saya melihat respons publik cenderung diwarnai rasa khawatir dan ketidakpastian. Keluhan muncul dari para petani, pedagang kecil, pengemudi ojek, hingga pekerja sektor informal yang pendapatannya tidak bertambah, tetapi biaya hidup terus meningkat. Mereka memahami bahwa negara memiliki beban fiskal yang harus dikelola, namun mereka juga berharap kebijakan yang diambil tidak semakin mempersempit ruang hidup rakyat kecil.
Persoalan utama sesungguhnya bukan hanya pada kenaikan harga, melainkan pada ketepatan sasaran subsidi energi. Masyarakat sering mempertanyakan mengapa kendaraan besar dan kelompok ekonomi mampu masih dapat menikmati bahan bakar bersubsidi, sementara rakyat kecil justru harus antre panjang atau bahkan tidak kebagian. Ketika distribusi subsidi belum sepenuhnya tepat sasaran, maka setiap penyesuaian harga akan menimbulkan rasa ketidakadilan.
Dalam situasi seperti ini, pemerintah perlu memperkuat sistem pendataan dan pengawasan distribusi BBM bersubsidi. Pertalite harus benar-benar diprioritaskan bagi kendaraan dengan kapasitas mesin rendah, pelaku usaha mikro, serta angkutan umum yang melayani kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, subsidi tidak bocor kepada kelompok yang sebenarnya tidak berhak menerimanya.
Selain itu, komunikasi publik yang transparan menjadi kebutuhan mendesak. Masyarakat berhak mengetahui alasan kebijakan diambil, manfaat yang ingin dicapai, serta langkah-langkah mitigasi yang disiapkan pemerintah untuk melindungi kelompok rentan.Keterbukaan informasi akan membantu mengurangi prasangka dan membangun kepercayaan publik.
Pada akhirnya, kebijakan energi bukan sekadar soal angka dan neraca keuangan negara. Di balik setiap liter bahan bakar terdapat kehidupan jutaan rakyat yang bergantung padanya. Karena itu, ukuran keberhasilan sebuah kebijakan bukan hanya efisiensi anggaran, melainkan juga sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjaga rasa keadilan dan memberikan perlindungan bagi mereka yang paling membutuhkan.
Negara yang hadir adalah negara yang mampu memastikan bahwa di tengah tekanan ekonomi, rakyat kecil tetap dapat menjalani hidup dengan bermartabat.