Oleh : Aan Frimadona Roza, Pengurus ICMI Orda Way Kanan Bidang Pendidikan dan SDM
Kasus dugaan pencabulan terhadap puluhan santriwati di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menjadi pukulan moral yang sangat menyedihkan bagi dunia pendidikan dan keagamaan di Indonesia. Dugaan tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum pengasuh pesantren tidak hanya melukai para korban, tetapi juga mengguncang rasa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan yang selama ini dianggap sebagai tempat pembinaan akhlak dan moral generasi bangsa.
Sebagai Pengurus ICMI Orda Way Kanan Bidang Pendidikan dan SDM, saya menyampaikan rasa prihatin yang mendalam atas kejadian tersebut. Tindakan kekerasan seksual dalam bentuk apa pun tidak dapat dibenarkan dan harus diproses secara hukum secara tegas, transparan, dan adil. Terlebih jika terjadi di lingkungan pendidikan yang seharusnya menjadi ruang aman bagi anak-anak untuk belajar, tumbuh, dan membangun masa depan.
Kita semua tentu sangat menyayangkan ketika lembaga pendidikan justru tercoreng oleh perilaku menyimpang oknum tertentu. Pesantren memiliki posisi penting dalam sejarah pendidikan Indonesia sebagai pusat pembentukan karakter, nilai spiritual, dan akhlak mulia. Oleh karena itu, ketika muncul dugaan kekerasan seksual di lingkungan pesantren, maka persoalan ini harus menjadi perhatian bersama, bukan sekadar kasus individu semata.
Penegakan hukum yang cepat dan profesional menjadi langkah penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus mencegah munculnya tindakan emosional masyarakat akibat lambatnya proses hukum. Negara harus hadir memberikan perlindungan kepada korban serta memastikan proses hukum berjalan tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada ruang kompromi terhadap pelaku kekerasan seksual, siapapun status sosial maupun kedudukannya.
Namun demikian, penyelesaian hukum saja tidak cukup. Kasus ini harus menjadi momentum evaluasi besar terhadap sistem pengawasan lembaga pendidikan, termasuk pesantren. Pengawasan yang intensif, edukatif, dan berkelanjutan sangat diperlukan agar penyimpangan dalam penyelenggaraan pendidikan dapat dicegah sejak dini.
Lembaga pendidikan tidak cukup hanya fokus pada aspek akademik dan keagamaan, tetapi juga wajib membangun sistem perlindungan peserta didik yang kuat. Mekanisme pengaduan harus tersedia, pengawasan internal diperkuat, dan keterbukaan terhadap evaluasi dari pihak luar perlu dibangun demi menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat dan aman.
Dalam hal ini, peran organisasi kemasyarakatan dan organisasi keagamaan juga sangat penting. Ormas keagamaan tidak boleh hanya hadir dalam kegiatan seremonial, tetapi harus aktif melakukan monitoring, pendampingan, dan evaluasi terhadap lembaga pendidikan agar tetap berjalan sesuai nilai moral, etika, serta tujuan pendidikan nasional.
Masyarakat juga perlu ikut terlibat dalam pengawasan sosial. Lingkungan pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Jika terdapat indikasi penyimpangan, kekerasan, atau perilaku mencurigakan, masyarakat hendaknya tidak takut untuk melapor kepada pihak berwenang. Kepedulian sosial merupakan bagian penting dalam melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan.
Kita tentu berharap kasus yang kini ditangani Polresta Pati tersebut dapat diusut secara tuntas dan memberikan keadilan bagi para korban. Lebih dari itu, tragedi ini harus menjadi pengingat bahwa perlindungan terhadap anak dan peserta didik adalah prioritas yang tidak boleh diabaikan dalam dunia pendidikan.
Pendidikan sejatinya adalah jalan memuliakan manusia. Karena itu, lembaga pendidikan harus benar-benar menjadi tempat yang aman, bermartabat, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Masa depan generasi bangsa tidak boleh dirusak oleh perilaku menyimpang yang mencederai nilai kemanusiaan dan kepercayaan publik. Semoga.